Surabaya. NEO DEMOKRASI. COM. –Seperti diketahui, progres proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kabupaten Bangkalan, Madura, masih belum juga teralisasi hingga detik ini. Proyek yang diharapkan masyarakat Madura bisa terealisasikan dalam waktu dekat ini sampai saat ini masih dalam tahap persiapan dan evaluasi. Fokus utamanya mencakup evaluasi trase studi serta persiapan infrastruktur pendukung, seperti pembebasan lahan seluas ± 250 Hektare dan perbaikan akses jalan raya di wilayah sekitar yang mendukung perasional Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan tersebut.
Sesuai tencana, proyek Pelabuhan Tanjung Bulupandan ini direncanakan sebagai bagian dari kawasan industri terpadu seluas 600 Hektare dan diproyeksikan menjadi pelabuhan halal bertaraf internasional.
Fokus ppada penataan kawasan dan akses jalan menuju pelabuhan. Termasuk akses Jalan Tol Tangkel – Klampis sepanjang 15,30 km untuk membuka akses dari Suramadu menuju kawasan pelabuhan. Dan Infrastruktur jalan: pemerintah Kabupaten Bangkalan dan perbaikan swadaya pada ruas jalan di area Lingkar Selatan untuk kenyamanan logistik.
Salah satu kendala tidak dimulainya pembangunan adalah terkait pendanaan: cukup besar yang nilainya diperkirakan mencapai 20 T. Karena membutuhkan anggaran yang sangat besar. Pemerintah daerah terus mendorong intervensi dana APBN guna memancing minat investasi swasta .
” Rencana percepatan pembangunan dua pelabuhan yakni Pelabuhan Socah dan Tanjung Bulu Pandan butuh Intervesi APBN guna menggaet Investor untuk mendukung realisasinya ‘ ujar Nurul Huda SH. I, MH, politisi PPP DPRD Provinsi Jatim
Target utama pembangunan Industri Terpadu dengan Pelabuhan Tj. Bulupandan
Pembangunan Industri Terpadu dengan Pelabuhan dan diproyeksikan menjadi pelabuhan halal bertaraf internasional. Berikut adalah rincian tahapan pembangunan terkini.
” Rencana percepatan pembangunan dua pelabuhan yakni Pelabuhan Socah dan Tanjung Bulu Pandan kini sedang dalam proses evaluasi trase study dan membutuhkan intervensi APBN untuk menggaet investor guna mempercepat realisasinya” ujar Nurul Huda SH. I, MH, politikus PPP DPRD Provinsi Jatim.
Sesuai rencana, realisasi Pelabuhan Tanjung Bulupandan. dijadikan Industri Terpadu dan bertujuan untuk mendukung perekonomian masyarakat sekitar.
“Konektivitas yang terinfrasi untuk kami di Komisi D ini kan berharap Karena Nah, visi-misi dari Gubernur Jawa Timur yang sudah disampaikan ketika kampanye itu bisa terrealisasi, terutama berkaitan dengan infrastruktur jalan, konektivitas antar wilayah, karena kita tahu bahwa hari ini Jawa Timur ini kan tidak hanya infrastruktur atau konektivitasnya tidak hanya di daratan saja, tapi ada kepulauan, seperti itu. ” jelas anggota Komisi D DPRD Jatim ini.
Menurutnya , perlu kiranya ada perbaikan-perbaikan infrastruktur, terutama berkaitan dengan pelabuhan, terutama berkaitan dengan peremajaan seperti halnya kapal untuk mendukung penyeberangan menjangkau kepulauan sekitar.
“Proses ketika kita ada penyeberangan itu sampai 6 jam- 8 jam. Nah, ketika mungkin infrastrukturnya itu bagus, infrastrukturnya itu baik, maka bisa dipercepat lagi. Mengingat ketika kebutuhan masyarakat hari ini ” jelasnya.
Keberadaan insfrastruktur diharapkan bisa mendukung kebutuhan masyarakat bila ingin Ketika ingin berobat dan ingin melakukan aktivitas sehari-hari,.
“Infrastruktur yang baik akan. mendukung embuat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ketika konektivitas antar wilayah itu sudah baik Saya kira pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bisa melebihi dari yang saat ini “,imbuhnya.
” Mengingat APBD di Jawa Timur Ini kan tidak akan bisa membangun Atau meng-cover seluruh infrastruktur Yang ada di Jawa Timur Terutama berkaitan dengan pelabuhan Terutama berkaitan dengan Konektivitas yang saya sampaikan tadi Maka perlu kiranya swasta yang bangun seperti itu Asalkan tidak melanggar Aturan perundang-undangan yang berlaku Itu sah-sah saja Tapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk memberikan pelayanan atau memberikan infrastruktur yang baik bagi masyarakat. Entah nanti anggaranya dari pusat atau ada investor, itu urusan-urusan lain. “jelasnya.
Dijelaskan lebih jauh bahwa emerintah Provinsi Jawa Timur itu memiliki kewajiban untuk memperbaiki, untuk memberikan fasilitas yang baik bagi masyarakat Jawa Timur. Masalah mau investor dari APBN, dari APBD itu tidak ada masalah, asalkan tidak melanggar aturan perundangan-undangan yang berlaku.
” Jadi permentah provinsi Jawa Timur harus berkoordinasi dengan pusat dengan kementerian terkait Agar bisa pelabuhan tadi bisa cepat realisasi seperti itu Karena apa? Karena manfaatnya sangat luar biasa ketika Pelabuhan itu terrealisasi sesuai dengan visi-visi dari pemerintah tadi, konektivitas dan lain sebagainya. Sehingga intervensi APBN sangat diperlukan. Tinggal bagaimana jejaring dari provinsi untuk mengakses APBN seperti itu. Apakah bisa atau tidak mengakses APBN agar pelabuhan Bulupandan tadi bisa dibangun oleh APBN. Karena anggaranya sangat luar biasa kan, sekitar 20 triliun seperti itu. Sedangkan APBN, Provinsi Jawa Timur Kurang lebih 27 sampai 30 T. Tidak memungkinkan untuk membangun pelabuhan secara keseluruhan. Butuh intervensi dari ABPN. ” jelasnya lebih detil.
Meskipun realisasi pembangunan itu tidak maksimal sesuai harapan masyarakat. Politisi PPP ini mengaku tetap optimis pembangunan pelabuhan TanjungBulu Pandan tetap terealisasi.
” Pembangunan demi kemeslahatan bersama Demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kita harus optimis Masalah nanti Maksudnya Maksimal atau tidaknya tergantung bagaimana nanti kita melihat perkembangan-perkembangan di kemudian hari, seperti itu. Yang penting ada proyek planningnya yang bagus.” paparnya.
“Optimisme dari pemerintah itu juga diharuskan. Jangan sampai ketika sudah ada pelabuhan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa digunakan oleh masyarakat luas, pemerintah tidak optimis. Maka harus optimis pelabuhan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.” ujarnya.
“Tapi kalau kita bicara kelayakan, saya kira ya pelabuhan, pelabuhan, Tanjung Bulu Pandan sangat layak. Sesuai kebutuhan masyarakat hari ini sangat-sangat diperlukan begitu. Saya sebagai anggota DPRD dari Komisi D berharap bagaimana pelabuhan ini bisa segera terrealisasi. berharap bagaimana Mengingat masyarakat hari ini sangat membutuhkan terhadap pelabuhan tersebut. Sehingga butuh intervensi dari ABPN, butuh dorongan dari pemerintah provinsi agar pemerintah pusat bisa turun tangan untuk segera merealisasikan anggaran tersebut mengingat manfaat dari pelabuhan tersebut sangat luar biasa itu ” pungkasnya. (nora)