Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya meraih penghargaan Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (Pimti) Awards 2025. Penghargaan ini, diberikan secara langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto di Ruang Sidang Wali Kota pada Jumat, (6/2).
Pemkot Surabaya dinilai berhasil dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender melalui penempatan aparatur sipil negara (ASN) Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebesar 62,90 persen pada tahun 2025. Penghargaan ini diberikan berdasarkan keputusan presidium ikatan PIMTI Nomor: 04/SK-IPIMTI/XII/2025.
Sekda Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, berdasarkan penilaian Pimti, pegawai pemimpin tertinggi tingkat Eselon II perempuan di lingkungan Pemkot Surabaya secara jumlah dan kinerja memiliki nilai terbaik. Selain jumlah dan kinerja, lanjut Lilik, Pimti juga menilai pemkot berhasil mewujudkan kesetaraan gender di Kota Surabaya.
“Memang juga kita wujudkan ya, kita punya yang namanya Ruang Laktasi di setiap perangkat daerah (PD) dan kantor.Termasuk juga adanya daycare dan PAUD. Adanya daycare ini, bisa menitipkan anak disaat mereka (ASN) bekerja, dan itu gratis tidak ada dipungut biaya,” kata Lilik.
Lilik menambahkan, ke depannya pemkot terus mempertahankan proporsi ideal dalam melibatkan ASN perempuan dalam penerapan kebijakan ke depannya.
“Untuk ASN perempuan memang selalu jaga, bahwa proporsinya harus ideal dan bahkan kita melebihkan dari 30 persen. Bahkan di pegawai ASN kita hampir mendekati 43 persen, dan ini harus kita pertahankan yang penting kinerja mereka tidak mengganggu kondisi-kondisi yang ada di keluarganya,” tambahnya.
Deputi Bidang Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum menjelaskan, tujuan adanya Pimti Awards ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang memberikan ruang bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik. Baik itu di jabatan Eselon I atau tingkat Madya maupun Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
“Jadi ini kita berikan apresiasi, karena ini artinya (pemkot) memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil kebijakan. Kalau mereka menjadi pemimpin kan mereka mengambil kebijakan,” jelas Woro.
Woro mengungkapkan, keterlibatan perempuan dalam kedudukan jabatan tinggi di Pemkot Surabaya melebihi 30 persen. Artinya, jumlah keterlibatan perempuan dalam jabatan tinggi di Pemkot Surabaya sudah melebihi target ketentuan Pimti.
Agar peringkat Kota Surabaya bertahan di peringkat pertama, Woro berharap pemkot bisa memberikan lebih banyak kesempatan kepada ASN perempuan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan. Tidak hanya itu, ia juga berharap pemkot bisa memberikan wawasan dan pemahaman kepada ASN laki-laki mengapa perempuan perlu duduk sebagai pemimpin.(dan)