Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Rencana pengoperasian layanan Trans Jatim Koridor VII yang melintasi wilayah Kota Surabaya belum mendapatkan izin untuk masuk ke Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). Pemkot Surabaya menegaskan pentingnya integrasi layanan transportasi agar tidak menimbulkan dampak terhadap moda transportasi yang sudah berjalan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan trayek transportasi lama yang telah berizin dan beroperasi melayani warga. Ia berharap hadirnya transportasi baru tidak meniadakan layanan yang sudah ada.
“Saya berharap tidak ada ketika ada transportasi (baru) yang masuk, akan mematikan transportasi yang lainnya. Kita sudah punya nih, izin-izin trayek yang dari titik luar perbatasan Surabaya sampai ke kota, tiba-tiba (ini) dimasuki orang lain (transportasi lain), nah ini (trayek lama) gimana nasibnya,” katanya, Selasa (22/7).
Menurutnya, prinsip utama dalam pengembangan transportasi publik adalah integrasi antarmoda, bukan penggantian atau penghapusan layanan eksisting. Ia menekankan perlunya sinergi antara Bus Trans Jatim dan Bus Suroboyo agar layanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih optimal.
“Maka harusnya terintegrasi, bukan mematikan yang sudah ada. Sehingga nanti ketika Trans Jatim sampai, setelah itu disambut oleh Bus Suroboyo, tapi termasuk biayanya harga berapa, monggo (silakan) saja,” tuturnya.
Eri menyatakan telah meminta kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya untuk menjalin koordinasi intensif dengan Dishub Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah memastikan agar seluruh kebijakan transportasi publik yang diterapkan tidak menimbulkan tumpang tindih antar trayek. “Ini biar kepala Dishub Surabaya berkoordinasi dengan kadishub provinsi,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran transportasi baru di Surabaya hendaknya tidak membuat operator dan pengemudi angkutan eksisting kehilangan mata pencaharian. Menurutnya, aspek kesejahteraan pelaku transportasi yang sudah lama beroperasi harus ikut diperhitungkan.
Meski demikian, Eri juga membuka ruang untuk kemungkinan integrasi penuh antara Bus Suroboyo dan Trans Jatim. Namun, ia menekankan bahwa skema integrasi itu harus mencakup sistem trayek hingga perhitungan tarif yang saling melengkapi.
“Seperti yang saya bilang terintegrasi. Tidak ada yang sudah dilewati, yang sudah ada izin trayeknya apakah itu Bus Suroboyo, yang di situ sudah ada sopirnya, yang kami juga membutuhkan perbaikan dari pendapatan tiba-tiba (transportasi baru) masuk. Terus yang (lama) ini perbaikannya gimana, sopirnya pendapatannya gimana, bayarnya dari mana, kan bisa mati,” tuturnya.
Karenanya, ia pun menggambarkan skenario ideal dimana transportasi antarwilayah dari luar kota diteruskan oleh moda dalam kota, seperti Bus Suroboyo. Tentu saja skema ini dengan sistem tarif yang transparan dan tidak memberatkan masyarakat.(dan)