Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya mengambil langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembangunan melalui ketersediaan data yang akurat dan terpercaya. Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemkot Surabaya menjalin kerjasama trilateral dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data atau informasi statistik pembangunan daerah.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, pada Rabu (21/5). Kerja sama trilateral ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menyediakan dan memanfaatkan informasi statistik yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ruang lingkup kerja sama yang disepakati antara lain, penyediaan, pemanfaatan, pemadanan, pertukaran, dan pengembangan data dan informasi statistik pembangunan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, juga meliputi pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik, dukungan kegiatan sensus, survei, pendataan dan pemutakhiran data tunggal sosial hingga ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya rekonsiliasi data antar instansi untuk menghasilkan data yang benar dan menghindari kebingungan dalam implementasi kebijakan. Ia mengapresiasi, langkah progresif dan visi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam menginisiasi kerjasama tersebut.
“Saya melihat kepemimpinan wali kota Surabaya sangat baik, dengan komunikasi yang efektif. Pak Eri Cahyadi mengusulkan model kerja sama yang akan diterapkan di Surabaya dan daerah lain,” kata Tito Karnavian.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan rasa syukur atas terjalinnya kerjasama antara ketiga pihak. Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengan Kementerian Perumahan terkait validitas data warga miskin.
Dari pertemuan tersebut, disepakati data kemiskinan akan diintegrasikan menjadi satu data di bawah koordinasi BPS.”Setelah rapat dengan Kementerian Perumahan, kami langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS. Bahkan, mereka terkejut dengan detail data yang dimiliki Kota Surabaya,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Wali kota memaparkan, Pemkot Surabaya memiliki sistem pendataan yang mampu memetakan jumlah rumah, kepala keluarga (KK), hingga status tinggal warga secara harian dan valid di tingkat Rukun Warga (RW). “Keakuratan data yang dimiliki Kota Surabaya ini yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya MoU pada hari ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkot Surabaya yang menjadi pilot project dalam kerja sama ini.Ia juga mengungkapkan bagaimana respon cepat Wali Kota Eri Cahyadi dalam menindaklanjuti diskusi mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data secara reguler dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk integrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil),” jelasnya.
Amalia menambahkan, pengumpulan data primer akan dilakukan melalui survei dan sensus yang dilengkapi dengan proses verifikasi dan validasi yang melibatkan berbagai stakeholder. Ia berharap, kerjasama ini dapat menghasilkan data yang berkualitas, bermakna, dan berdampak positif bagi pembangunan bangsa.(dan)