Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengumumkan rencana untuk kembali memberlakukan Ujian Nasional (UN) mulai 2026. Keputusan Kemendikdasmen ini sekaligus mengakhiri penghentian Ujian Nasional yang dilakukan sejak 2021 di era Mendikbud Nadiem Makarim sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan.
Rencana pengembalian Ujian Nasional ini otomatis memicu diskusi panjang di kalangan pendidik, pakar pendidikan, dan juga masyarakat umum.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Gogot Suharwoto mengatakan bahwa konsep UN yang baru ini telah dirancang supaya lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan di era sekarang.
Tujuan utama dari rencana ini adalah meningkatkan standar mutu pendidikan secara nasional serta memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompetensi siswa.
Namun, pelaksanaan UN nanti diharapkan tidak akan mengulang kesalahan dan harus sanggup mengevaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan cuma jadi alat ukur individu.
Proses pembelajaran, ketersediaan anggaran, serta infrastruktur pendukung harus jadi bagian dari evaluasi. UN harus mampu mendorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan hanya menjadi sumber tekanan siswa dan juga guru.
“Bagus itu, karena kalau sekarang itu sebenarnya zonasi itu baik, tetapi harus ada pemerataan, ada penataan lembaga. Sekarang ini. Pemerataan lembaga itu misalkan lulusan selolah mana , jumlah lembaganya berapa, jumlah muridnya berapa baik dari sekolah negeri maupun swasta di daerah itu yang menampungkan SMP, SMP negeri swasta, dihitung SMP negeri berapa, swasta berapa . Jadi pembagian porsi. Iya, jadi jangan sampai nanti kalau mendirikan lembaga baru mengalahkan SMP swasta yang ada, itu malah jadi masalah.” kata anggota Komisi E DPRDJatim dari partai Demokrat Dr Rasiyo.
Beliau juga menambahkan kalau porsinya seimbang, itu namanya pemetaan lembaga, Kalau pembelakuan UN juga tidak berarti bahwa pendidikan kita mundur ke belakang hal ini bernilai positif karena memacu siswa harus belajar lebih keras untuk mempersipakannya.
” Pada saat saya menjadi Kepala Diknas itu dulu di banyak orang-orang-orang tertentu nggak semua orang tidak setuju itu karena katanya dibantu oleh gurunya, pengawas sekolahnya ya sekarang diketati itu karena itu sudah bukan sistemnya. Ujian Nasional kan mengukur prestasi.” jelas politisi Demokrat ini.
Berarti ini membuka peluang-peluang lembaga kursus untuk hidup kembali
” Karena mereka membutuhkan belajar keras untuk bisa lolos. Iya kan lebih baik daripada main HP. Main-main di luar, kan lebih baik belajar. Konsep pembelajaran online kan lebih maju daripada yang sekarang. Iya bisa juga online, bisa juga artinya penambahan materi itu, pendalaman materi itu bisa dilakukan secara online, tapi kan harus mengajar.. Bisa melalui bimbingan, bisa melalui guru. ” tambahnya.
Tapi kan kursus-kursus ini mematok daya yang sangat tinggi, maka tidak semua bisa diikuti.
“Enggak juga, kalau nanti dia akan rugi sendiri. Kalau terlalu tinggi, orang kan milih yang murah. Sekarang online, membayar berapa sih? Sekarang online. Untuk biaya misalkan. Kalau misalkan para guru punya inisiatif untuk memberikan bimbingan mandiri di sekolah tambah di sekolah, misalkan ekstra waktu Di sekolah bagus saya sekarang punya sekolah, guru-gurunya nambah pelajaran sendiri di luar jam pembelajaran misalkan jam pulang jam 2, setelah jam 2, tambah supaya tidak memberatkan para murid . Kalau bagaimanapun kursus dimana-mana harganya memang lebih tinggi daripada yang diberikan guru langsung. ” jelasnya.
“Pemberlakuan UN kembali juga saya kira baik, karena untuk mengukur standarisasi kemampuan anak , misalkan ingin mendaftar agar diterima, kan ada standar. Misalkan Akabri paling tinggi, nggak tingginya ada starndart tertentui. Kalau nggak , nggak bisa. Tapi kan sekolah, kalau SMP-SMA tidak mengukur tinggi badan dan lain-lain. Ini contohnya. Kalau SMP yang diukurr kan kemampuannya. Sehingga dengan kemampuan yang diukur itu, perhatian murid lebih serius, sungguh-sungguh.
” Sekarang ini mohon maaf ya, anak ini sulit belajar. Karena pengaruh HP. Sekarang ya kurikulum Merdeka itu mesti lulus, mesti naik kelas, tapi beli sekolah anaknya, kan juga repot juga. . Pembelajaran lebih kurikulum merdeka tergantung gurunya. Kreativitas gurunya yang menentukan, Tapi sebenarnya pengaruhnya kepada anak murid kan juga positif. Walaupun Ini belum berjalan maksimal , sudah mau diganti lagi.
” Ya, makanya dulu waktu Pak Muhajir. makanya Untuk jadi peserta mahasiswa itu harus diperhatikan betul-betul. Untuk masuk sekolah SMA 5 dimilih orang-orang tertentu, sing cedek-cedek sekolah negeri. Akhirnya sekarang ini terjadi, anak-anaknya dekat, mohon maaf anaknya nakal-nakal, karena tempat tinggalnya memenuhi syarat itu, zonasi. Kemudian mohon maaf ya perilakunya anak-anak nggak baik, minum-minum, apa itu. Sekarang jadi sekolah itu tidak menentukan, kalau dulu SMA 5 kan tempat anak-anak pintar, tapi sekarang sudah berbeda. “tambahnya.
Masih menurut Dr Rasiyo, pelaksanaan UN kembali tidak hanya jadi memicu anak untuk belajar. Jadi memicu juga mendorong wali murid itu sungguh-sungguh mengawasi anaknya. Tentu ujian nasional yang ini tidak seperti dulu. . Tidak satu-satunya menentukan untuk masyarakat lulus. Ada faktor-faktor lain terhadap itu, termasuk nilai raport. (nora)