Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Pemerintah akhirnya mengumumkan Ujian Nasional (UN) kembali diselenggarakan pada tahun 2026. Seperti diketahui sebelumnya, UN dihapus pada tahun 2021 di era Mendikbud Nadiem Makarim yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Saat itu, Nadiem Makarim menghapus UN dan menggantinya dengan Asesmen Nasional (AN). Tetapi selang empat tahun, UN akan kembali dilaksanakan di era menteri yang baru yaitu Profesor Abdul Mu’ti.
Pengumuman Ini akhirnya membuka celah beberapa lembaga kursus berdiri kembali ini. Lembaga yang memberikan bimbingan belajar, lembaga kursus, lembaga yang memberikan teman-teman materi pembelajaran, itu akan terbuka kembali.
Selama ini kan begitu UN tidak diberlakukan, beberapa lembaga bimbingan sudah mulai tutup.
“Saya belum mendapatkan informasi secara detil tentang apakah UN ini diperlakukan atau tidak. negatif positifnya Jadi ya ketidaknya. Jadi atau tidak ya, tapi apapun ini kan harus ada skema terkait pertama PBDB. Jadi sehingga ruang itu terbuka bagi semua stakeholder terkait dengan penyelenggara pendidikan. Kedua, masyarakat pun juga ada kepastian di dalam mengantarkan anaknya untuk mengambil sekolah di mana, sesuai dengan pilihan dan kehendak mereka. ” kata angota Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim.
Lebih lanjut politisi PAN DPRD Jatim ini mengatakan formulasi zonasi atau tidak, atau UN, pihaknya belum bisa mengambil keputusan, karena itu haknya adalah pusat. Tapi dari pola yang ditawarkan ini, kan harus ada jalan tengah. Supaya apa? Supaya anak didik kita ini bisa terakomodasi.
Pihaknya juga sering mencontohkan di beberapa tempat, jadi pemerintah ini belum memenuhi jumlah sekolah, khususnya SMA sama SMK, di kecamatan-kecamatan yang ada..
” Sehingga ada sebagian masyarakat di kecamatan A atau B seumur hidup, dia tidak bisa menyekolahkan anak-anak di lokasi yang sama. Lokasi yang sama seperti zonasi, itu kan problem zonasi. Semangatnya bagus. Cuma aplikasinya infrastruktur pendukungnya ini belum terpenuhi. Sehingga kemudian ini kan harus ada jalan tengah, jalan tengah itu yang nanti kita menunggu masukan dari beberapa pakar yang sudah dipanggil Mendiknas. Kemudian berapa penyelenggara pendidikan, kepala sekolah maupun juga kepala dinas yang akan menghidupkan masukan-masukan dari berbagai masukan Orang-orang yang peduli akan pendidikan, ya masukan itu kita tunggu untuk mencari formulasi yang tepat. ” jelasnya.
“Ya. Penyelenggaran pendidikan, baik PBDB maupun pola ujian nasional itu diberlakukan kembali atau tidak. Fenomena libur harus satu bulan . Ya, kalau kemudian, sebetulnya kan sama kan ya semuanya. Anak-anak itu ketika puasa, pastikan sudah ada aktivitas kegiatan di sekolah.” ujarnya.
” Tapi ya saya mengapresiasi ada keinginan kemenang itu untuk kemudian ada rencana meliburkan pada bulan puasa. Tapi yang harus dicatat, wacana ada libur selama bulan puasa itu baik juga asal modulnya harus jelas. Kalau modulnya tidak jelas, anak-anak kita tidak bisa terkontrol. Karena apa? Megang handphonenya akan lebih lama daripada kemudian belajar dan beribadah. “tutupnya mengakhiri berbincangan.*