
Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Letak sekolahan dengan jarak domisili sekitarnya itu bisa menimbulkan permasalahan yang kadang-kadang timbul dari situ dan sisi lain . Permasalahan ini adalah ketidaksiapan dalam menerapkan peraturan ini, . Mulai PPDB, zonasi. secara nasional , terkendala infrastrukturnya yang belum siap dengan jumlah murid-muridnya yang akan ditampung. Hal ini yang digambarkab H. Soewandi Firdaus SE terkait perubahan sistem zonasi dalam aistem penerimaaan murid baru (SPMB) .
“Ketika satu kecamatan ini punya SMA, tapi ada satu kecamatan yang tidak punya sekolah SMA. Akhinya murid yang domisilinya jauh tidak tercover, akhirnya murid yang larinya masuk ke SMA swasta. ” kata politisi Nasdem DPRDJatim, H Soewandi Firdaus, SE.
“Yang penting itu jelas ada siswa, ada sekolahnya. Yang penting juga kita evaluasi, kita kawal, kita kaji sejauh mana apakah lebih efektif atau tidak sistem di sini. Karena jangan sampai nant peraturannya dirubah tapi hasilnya sama saja, nanti tugas kami sebagai anggota Komisi E akan mengawal kebijakan peraturan yang baru ini supaya tidak timbul permasalahan tentang. SPMB tahun ini.
‘”Ya saya belum bisa mengkritik, karena ini belum dilaksanakan, ya nanti kita kawal. Kita laksanakan untuk penerapan ini, ternyata ada kekurangan-kekurangannya nanti kita sampaikan kepada pemerintah. Kita laksanakan.”jelas anggota Komisi E, DPRD Jatim ini.
Menurut Soewandi karena belum diterapkan dan baru rencana peraturan ini. Tapi pola-polanya kan sama seperti konsep yang lama diangkat kembali. Iya pola polanya sama, tapi kan masih ada celah-celah yang bisa memperkecil permasalahan yang kemarin terkait jalur zonasi itu. Zonasi tidak ada diganti domisili, sama dengan rayonisasi. T
Ada poin-poinnya yang nanti membuat PPBD beda dengan zonasi. Mudah-mudahan lighting system ini menjadi yang lebih baik. Bedanya di titik mana yang kelihatan? Ya belum bisa lah, kita kan ada timbul masalah. Dari misalkan dari domisilii ini berapa persen, yang jalur prestasi berapa persen. P
“Nanti kita terapkan aja dulu ya. Karena ini kan kita belum pelaksanaan Nanti kalau sudah dilaksanakan. Pasti akan ada kekurangan dan kelebihannya. Apakah bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Termasuk hal-hal lain. Wali murid untuk bisa lebih mengurangi permasalahan yang sebelum-sebelumnya.” tambahnya.
“Harapan saya bisa terlaksana lebih baik, namun demikian kami sebagai anggota DPRD Komisi E Jawa Timur yang dikomisi ini akan mengawal kebijakan pemerintah itu sejauh mana efektivitasnya. Terima kasih. ” tutup Soewandi.
