Mojokerto, NEODEMOKRASI.COM – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono mengatakan, Pemprov Jawa Timur saat ini telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) dengan nilai estimasi Rp 2,384 triliun.
Hal ini disimak bersama dalam sambungan video converence (vidcon) acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021, Selasa (7/4) di ruang Satya Bina Karya.
Pembahasan penting musrenbang ini, disaksikan juga oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Pimpinan DPRD Setia Puji Lestari, Sekdakab Herry Suwito, Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi, rektor UNIM, ketua Stikes Bina Sehat PPNI, seluruh OPD, serta pimpinan Bank Jatim Cabang Mojokerto.
“Hal ini (refocusing kegiatan dan realokasi anggaran) sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20/2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan pemerintah daerah,” kata Bobby dalam tayangan vidcon.
Refocusing dan realokasi anggaran tersebut, sebelumnya juga sudah diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beberapa hari lalu. Khofifah menjelaskan jika nilai estimasi Rp 2,384 triliun tersebut, setara dengan 6,8 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp 35 triliun.
Khofifah menambahkan, jika refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini diikuti juga oleh tingkat kabupaten-kota untuk kepentingan penanganan Covid-19, maka akan memberikan bantalan sosial yang kuat untuk masyarakat Jawa Timur.
Bobby Soemiarsono pada sambungan vidcon juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terus mengalami perkembangan, dengan inflasi yang selalu rendah jika dilihat secara nasional. Akan tetapi di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri, saat ini juga telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19. Bersama dengam Polri, TNI, tokoh masyarakat dan semua elemen lainnya, terus bersinergi dan berusaha semaksimal mungkin dalam memerangi pandemi ini.
Beberapa kebijakan pun akan segera diterapkan, salah satunya terkait kebijakan tentang larangan tradisi mudik jelang Ramadan yang dijelaskan oleh Bupati Pungkasiadi.
“Kita mohon kepada para pemudik, agar tetap di rumah dulu sampai situasi Covid-19 ini membaik. Saya juga minta setiap camat, kades atau lurah, ketua RT-RW untuk bisa memfasilitasi penanganan arus mudik Lebaran 2020. Pemudik yang masuk wilayah kita, wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Statusnya pun adalah orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol WHO,” ujar Bupati Pungkasiadi.
Bupati tak lupa menyampaikan terkait kinerja pembangunan Kabupaten Mojokerto, agar terus dicermati dan dipenuhi kekurangannya demi prioritas pembangunan Jawa Timur.
“Saya minta semua bisa ikut mencermati, memberi masukan dan saran guna kesempurnaan dokumen perencanaan 2021. Pokok-pokok pikiran DPRD, juga menjadi masukan yang harus ditindaklanjuti dan dijabarkan secara teknis oleh eksekutif,” tandas bupati.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto Hariyono, memaparkan 7 prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2021. Antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pengembangan infrastruktur dan ekonomi wilayah.
Kemudian, penguatan SDM unggul yang berkualitas dan berdaya saing, penguatan tata kelola pemerintahan guna mendukung kinerja pembangunan daerah, meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas, pemantapan daya dukung SDA dan lingkungan hidup, serta peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban dan kualitas layanan publik.(dan)