Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Ketau DPRD Provinsi Jatim, M Musyafak menjelaskan bahwa DPRD sifatnya kolektif-kolegial sehingga program-programnya itu tidak seperti eksekutif oleh daerah tetapi kita program ini diatur dengan tata tertib terkait dengan tahapan pekerjaan selama setahun apa saja yang harus dilakukan oleh DPRD.
Politisi PKB ini juga mpengatakan bahwa dirinya belum tahu persis karena memang pembahasan ini belum dilakukan, hanya sekarang itu melengkapi alat kelengkapan DPRD yang tampak itu. DPRD akan sejalan. Setelah alat kelengkapan tadi kita bentuk perkomisi mulai ketua, wakil ketua dan anggota nanti baru akan disampaikan di paripurna untuk menyetujui kemudian nanti akan kita bicarakan melalui Badan Musawarah yang menjadwal kegiatan DPR selama tahun 2024 yang toinggal hanya 3 bulan atau 2 bulan.
“Jadi kami tidak bisa membuat program sendiri, tetapi sudah ada disepakati oleh kawan-kawan . Kalau masalah APBD tentu tidak kita bongkar. Kalau masalah kegiatan kita yang itu di Banmus. Untuk pembahasan APBD sendiri kan ini sudah mepet waktunya.
“Ya, saya tidak bisa jawab bisa atau tidak, tetapi kita upayakan. Yang jelas nanti kan ada masukan dari fraksi-fraksi melalui Banmus itu. Dan nanti Banmus ini menjadwalkan. Kita masih ada waktu sekurang lebih 12 hari untuk tanggal 10 November ya, itu nanti akan apa? Kita bicarakan dengan teman-teman Banggar. Tanggal 10 bisa lebih Bisa saja, tergantung sekarang materinya berat atau tidak. Termasuk juga misalkan kita kemarin kan KUA PPAS sudah didok pada DPR yang lama. Kemudian DPRD yang baru ini apakah sepakat dengan KUA-PPAS: Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah didok . Kalau dirasa masih belum merasa keadilan keperbiayaannya sebagai fungsi budgeting, ya kita akan melanggar lagi. paling tidak begitu, ” katanya menjawab terkait akan merubah tidaknya APBD 2025 .
” Yaa kita lihat mana yang harus dirombak dan mana yang sudah itu. Kalau nanti akan bisa membuat DPR ini akan menghadapi sesuatu yang pekerjaannya tidak bisa lancar, ya harus kita rombak. Tapi kalau itu sudah normatif dan tidak menabrak aturan dan sebagainya ya lanjut. Sebagai fungsi peranan budgeting Dewan yang baru ini kan tidak terlibat dalam pembahasan APBD 2025 yang akan disahkan nanti itu. Apakah ketika melakukan upaya revisi atau apalah istilahnya, apakah itu juga tidak melanggar ketentuan atau peraturan? Karena kan kita masuk ke Mendagri juga kan. Jadi kan kuah PPAS itu kan garis besar, garis besar daripada APBD. Kalau garis besarnya itu kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan. Provinsi, kebutuhan masyarakat provinsi, misalkan suasana seperti ini, misalkan menganggarkan yang aneh-aneh yang membuat rakyat itu marah ya harus direvisi.” Musyafak melengkapinya.
“Ya saya tidak berandai-andai, tapi saya menunggu bagaimana hasil rapat Banmus yang disitu ada keterwakilan semua fraksi, ada keterwakilan teman-teman yang kemarin itu sudah DPR lama atau yang incumbent ya, Jangan-jangan menganggarkan sesuatu yang tidak rasional di tengah masyarakat akhirnya menyebabkan kegaduan, menyebabkan masyarakat marah. Ada belanja-belanja yang tidak masuk akal, kan gitu ya. Kenapa ? Di dunia ini tidak ada yang boleh diribahi kecuali Al-Quran.” kelakarnya.
Pihaknya .sebagai nakhoda baru, Dewan ini juga menjadi sorotan, terutama setelah kasus yang menjerat Sahat Simanjuntak, wakil ketua DPRD Jatim periode sebelumnya.
“Saya tidak mau komentar yang begitu-begitu Karena apa? Itu nanti di tengah jalan ada yang melintir-melintir menjadi merugikan lembaga. Karena lembaga ini kita mulai masuk harus sudah clear dengan persoalannya. Urusan mereka yang sekarang jadi lagi kemudian ada urusan itu pribadi bukan lembaga.” katanya.
“Lembaga yang saya pimpin adalah bis baru yang periode 2024-2029,” pungkasnya.(nora)