Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya membangun ekonomi tak hanya di perkotaan, tetapi juga desa. Salah satu upayanya yaitu mengajak Bulog bersinergi dalam penyaluran kebutuhan bahan pokok guna memperkuat operasional Koperasi Desa/Keluruhan Merah Putih (KDMP).
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima kunjungan Kepala Perum Bulog Kanwil Jatim Langgeng Wisnu Adi Nugroho beserta jajaran di Gedung Negara Grahadi, Jumat (18/7) lalu.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa saat ini sebanyak 8.494 KDMP telah resmi berdiri dan memiliki badan hukum di 38 kabupaten-kota. Selanjutnya, tantangan utama adalah memperkuat manajemen SDM, model bisnis, dan sistem distribusi logistiknya agar koperasi desa ini bisa beroperasi mandiri dan berkelanjutan.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah simbol kekuatan ekonomi rakyat dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Agar benar-benar berdampak, kita butuh pasokan pangan pokok yang stabil dan langsung dari Bulog, tanpa rantai distribusi berlapis. Di sinilah negara harus hadir secara nyata,” tegas Khofifah.
Untuk itu, Gubernur Khofifah mendorong keterlibatan aktif Bulog dalam mendukung keberlangsungan KDMP. Khususnya untuk komoditas strategis seperti beras, gula, dan minyak goring. Bahkan ke depan merambah ke pupuk dan LPG dengan melibatkan BUMN lainnya.
Khofifah menjelaskan bahwa pola penyaluran bahan pokok dari Bulog kini lebih efisien, yakni langsung ke pasar pengecer, gerakan pangan murah, kios-kios yang direkomendasikan, serta KDMP. Pola ini diyakini mampu memperpendek rantai distribusi, menjaga kestabilan harga, dan menekan potensi penyimpangan.
Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya kemudahan akses bagi KDMP dalam mendapatkan suplai Bulog. Termasuk penyederhanaan prosedur. Menurutnya, ikhtiar ini bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari amal sosial.
“Ikhtiar ini bukan sekadar program ekonomi, namun menjadi bagian dari amal sosial kolektif kita untuk menyalurkan bahan pokok terjangkau ke masyarakat. Saya berharap, seluruh KDMP di Jatim sudah aktif pada Desember mendatang,” katanya.
Meski demikian, Khofifah menggarisbawahi bahwa keberhasilan KDMP bukan hanya soal pasokan. Diperlukan juga penguatan manajemen kelembagaan, pelatihan usaha, dan tata kelola keuangan koperasi agar bisa mandiri dan profesional.
“KDMP adalah unit usaha koperasi, bukan sekadar program bantuan. Maka harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabel. Peran pendampingan dari BUMN dan pemerintah sangat vital,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim bersama Bulog dan mitra terkait akan menggelar rapat koordinasi teknis. Fokusnya adalah menyusun peta jalan penguatan KDMP. Mulai dari pola konsinyasi, skema pembiayaan, sistem akuntabilitas, hingga sinkronisasi dengan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD). “Intinya, kita ingin masyarakat desa benar-benar merasakan manfaat dari sistem distribusi berbasis koperasi ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Kanwil Jatim Langgeng Wisnu Adi Nugroho memberi sinyal positif terhadap pembentukan KDMP di Jatim. Ia pun menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh penyaluran bahan pokok ke KDMP secara langsung dan berkelanjutan.
“Penyaluran ke KDMP adalah bagian dari strategi memperluas akses bahan pokok dan mendukung stabilisasi harga di desa. Ini juga bentuk kontribusi Bulog dalam memperkuat ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (dan)