Surabaya. NEODEMOKRASI.COM. Pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat berlanjut dengan PPKM Level 4 sejak awal Juli hingga Agustus 2021 untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali menyisakan serangkaian persoalan sosial yang komplek. Tidak hanya menyulitkan kelompok masyarakat menengah ke bawah, tetapi kondisi sulit secara ekonomi,hampir dirasakan masyarakat secara merata. Kondisi inilah yang mengundang rasa iba sekaligus trenyuh H Suwandiy Firdaus SE, SH,anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim dari fraksi Nasdem.
Berangkat dari kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat yang sedang sulit ini, ia tergerak untuk memberikan bantuan dan santunan bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid 19. Dengan membawa paket sembako, paket bantuan prokes dan santunan dana BLT ia menyisir perumahan warga bahkan door to door ke beberapa desa di wilayah Dapil Jatim 10 meliputi Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Dengan cara langsung mendatangi warga dan bertatap muka, ia berharap bisa berinteraksi langsung dan bantuan tersebut akan tepat guna dan tepat sasaran.
“Sasraan utamanya ya menengah ke bawah, terutama PKL sebagai kelompok yang paling parah terkena imbas pemberlakuan PPKM ini. Ini kami lakukan rutin setiap minggunya, Dan Alhamduillah bersama seluruh anggota dewan dari fraksi Nasdem baik dari DPRD propinsi maupun DPRD Kota/Kabupaten, maupun fungsionaris partai Nasdem, kami sudah merealisasikan program bakti sosial dan santunan ke seuruh masyarakat di desa desa di 38 kota/ kabupaten yang ada di Jatim. harapan kami kehadiran kami ni mampu meringankan beban mereka. Program bakti sosial dengan dana swadaya seperti ini akan terus kami lakukan, Sampai Kapan?mungkin sampai dana kami habis. Tetapi kami akan terus mengupayakan untuk bisa membantu orang yang membutuhkan“ kata mantan sekretaris DPC SPSI Kabupaten Mojokerto dan Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto.
Anggota Komiis E DPRD Jatim ini juga menambahkan sampai saat ini program bantuan yang digalang Nasdem ini sudah mampu menjangkau hampir 80 persen masyarakat di wilayah terdampak di Jatim. Ke depan, program program sosial lainnya akan terus dihelat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. (nora)