Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Sidang Wali Kota Balai Kota Surabaya, Senin (24/11). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
Rombongan Komite IV DPD diterima oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu, mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Hadir dalam kesempatan ini, kepala perangkat daerah (PD) terkait di lingkup Pemkot Surabaya, perwakilan Pemprov Jatim, Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, PT SIER, serta Kadin Surabaya.
Maria Theresia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan kerja Komite IV DPD di Kota Pahlawan. “Terima kasih kepada ketua Komite IV DPD beserta wakil ketua dan anggota yang telah berkenan hadir di Surabaya dalam rangka pengawasan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” ujar Yayuk, sapaan lekatnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komite IV DPD sekaligus koordinator Kunjungan Kerja Ahmad Nawardi mengungkap alasan Surabaya menjadi lokasi pengawasan UU Perindustrian. Ia menyoroti capaian ekonomi Surabaya yang melampaui rata-rata nasional. “Komite IV penasaran dengan pertumbuhan Kota Surabaya 5,24 persen (triwulan II 2025). Ini di atas rata-rata nasional, bagaimana kota ini bisa seperti itu,” ujar Senator Nawardi.
Ia juga menegaskan kedatangan Komite IV DPD merupakan bagian dari pengawasan implementasi UU No. 3 Tahun 2014. “Kita datang ke sini dalam rangka pengawasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Industri Kota Surabaya ini memang tidak perlu dipertanyakan lagi,” katanya.
Namun demikian, Nawardi menyampaikan bahwa Komite IV masih menemukan sejumlah isu nasional yang perlu diperdalam. “Ada beberapa persoalan yang ingin dipelajari, ingin diawasi di sini, terkait dengan industri-industri yang ada,” jelasnya.
Untuk itu, ia kembali menegaskan kunjungan kerja ini bertujuan untuk penggalian aspirasi dari pelaku industri maupun pemerintah daerah. “Dan tujuan ketiga adalah menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pemerintahan, investasi industri dan peningkatan daya saing daerah,” jelasnya.
Usai sesi sambutan, kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya, Lasidi, menyampaikan paparan terkait regulasi dan perkembangan investasi kota.
Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya, Muhammad Ali Affandi memaparkan kondisi industri di Surabaya dan Jawa Timur, termasuk evaluasi UU No. 3 Tahun 2014 serta rekomendasi strategis penguatan industri daerah.(dan)