Pasuruan, NEODEMOKRASI.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, telah mengambil langkah proaktif dengan berkomunikasi langsung kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur. Hal ini terkait kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dianggap memberatkan masyarakat. Meskipun PBB merupakan kewenangan pemerintah daerah, Gubernur Khofifah berupaya agar kebijakan tersebut tidak membebani warga.
“Sudah saya komunikasikan ke semua bupati dan wali kota. Sekali lagi ya sudah saya komunikasikan ke mereka, agar jangan menaikkan PBB di luar kemampuan masyarakatnya,” ujar Khofifah saat kunjungan di Pasuruan pada Selasa (19/8).
Khofifah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kebijakan PBB karena 100 persen pendapatan dari pajak tersebut masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kabupaten dan kota. Namun, dari hasil komunikasi tersebut, beberapa kepala daerah merespons positif.
“Ada bupati atau wali kota yang siap menurunkan hingga 35 persen. Ada yang siap meninjau ulang. Kita serahkan kepada mereka, pemprov tidak bisa intervensi ke daerah jika menyangkut PBB,” tambahnya.
Hingga saat ini, belum ada informasi pasti mengenai daerah mana saja di Jawa Timur yang telah menaikkan PBB. Khofifah berharap, melalui komunikasi ini, para kepala daerah dapat mengambil kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.(dan)