
Sidoarjo. NEODEMOKRSI. COM. Upaya Sidoarjo untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan diwujudkan dengan membuka peluang permodalan yang mudah dengan bunga rendah dan angsuran murah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo.
Adalah BPR Delta Artha Sidoarjo yang mengfasilitasi pengajukan Kredit Usaha Rakyat Daerah/Kurda. dengan suku bunga yang. ditawarkan hanya sebesar 2% per tahun dengan pinjaman maksimal Rp. 50 juta. Ini merupakan kebijakan nyata yang diarahkan agar UMKM Sidoarjo bisa naik kelas, berkembang dari skala mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi besar dan berhasil menembus pangsa pasar berskala nasional hingga global.
Mengacu Perbup nomor 8 tahun 2025 merubah Perbup nomor 52 tahun 2023 tersebut suku bunga Kurda diturunkan dengan subsidi bunga kredit hanya 2% per tahun . Ini diharapkan mampu meringankan pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan.
Dinilaii sebagai langkah strategis mengingat Sidoarjo adalah kota UMKM. Lebih dari 60% struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari pasar tradisional hingga sentra industri rumahan sampai dari kuliner hingga kerajinan merupakan nadi utama
Ketua fraksi PKS-PPP, H Afdal Muhammad Ihsan berpendapat bahwa pihaknya sangat mendukung program bantuan yang mendukung perkembangan UMKM Sidoarjo sehingga bisa berkembang lebih pesat lagi.
“Kami mengapresiasi program kurda yang diluncurkan pemkab. Sidoarjo. Sejauh ini sudah mencairkan kredit senilai 86 M, denganmu subsidi bunga sebesar 13 M kepada 2383 UMKM di Sidoarjo sejak tahun 2021.” kata politisi PKS DPRD Kabupaten Sidoarjo ini.
Namun selalu anggota dewan yang salah satu fungsi adalah bidang pengawasan juga kritis menanggapi fungsi pinjaman apakah benar benar efektif dalam meningkatkan perkembangan UMKM.
“Sejauh mana efektifitas program ini dalam mencapai target UMKM naik kelas..artinya dari 2383 UMKM yang sudah dibantu. Berapa banyak yang sudah berhasil naik kelas menjadi usaha kecil. Karena sejauh ini belum pernah ada data. Sehingga perlu evaluasi terus menerus dari semua OPD yang terlibat” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo ini juga menanyakan sejauh mana UMKM bisa efektif membantu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Sidoarjo ini. Dan berapa banyak yang sudah naik kelas benar benar dapat membuka lapangan kerja baru sehingga target 100rb lapangan kerja baru pemkab benar2 bisa terwujud.
Karena bagaimanapun tujuan awal program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo dan menciptakan UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing. Sehingga diharapkan efektif dan tepat sasaran.
“Harapan kami semua upaya pemkab untuk menaikkan perekonomian warga dikawal secara serius dengan melibatkan tim2 ahli dan praktisi2 yang memang berpengalaman dalam hal ini sehingga program ini benar benar dapat memberi kemanfaatan maksimal sesuai harapan kita bersama.” pungkasnya. (nora)
