Probolinggo, NEODEMOKRASI.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak semua pihak menjaga ekosistem mangrove. Hal ini merupakan sebuah strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, mangrove adalah salah satu bagian penting dari kekayaan alam, yang tidak hanya menjadi penyangga ekosistem pesisir, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat.
“Saya sangat menyadari bahwa potensi ekonomi biru Jawa Timur sangat bergantung pada keberadaan ekosistem mangrove yang sehat,” kata Gubernur Khofifah saat menghadiri Festival Mangrove Jawa Timur VII yang diselenggarakan di Pantai Bahak, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/8).
Untuk itu, menurut Gubernur Khofifah, momentum Festival Mangrove bukan semata urusan kehutanan atau pesisir. Tetapi adalah bagian dari investasi masa depan bangsa dalam bentuk perlindungan ekosistem, pengendalian perubahan iklim, sekaligus penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
“Jadi kita ingin memberikan referensi kehidupan, urip iku urup. Bagaimana kita hidup dan memberikan kehidupan yang lain termasuk adalah kehidupan ekosistem di laut,” ujarnya.
Secara administratif, Jawa Timur memiliki 22 kabupaten-kota dengan 151 kecamatan pesisir atau berpantai, 504 pulau-pulau kecil, termasuk 3 pulau kecil terluar (PPKT). Luas wilayah laut kita mencapai 5.202 km2, dan total luas perairan 5.240.812,36 hektare. Data ini menegaskan bahwa ekosistem pesisir.
“Tahun 2022 kita memulai kegiatan Festival Mangrove Jawa Timur sebagai bentuk pengelolaan ekosistem mangrove secara lebih holistik dan terintegrasi, di tahun-tahun sebelumnya kita sudah melakukan nandur mangrove keliling Jawa Timur” katanya.
Dari konsistensi rehabilitasi mangrove yang dilakukan Gubernur Khofifah, luasan mangrove Jawa Timur saat ini meningkat. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024, luasan mangrove Jawa Timur meningkat signifikan sebesar 3.618 hektare atau 13,29 persen dibanding tahun 2021, sehingga totalnya kini mencapai 30.839,3 hektare. “Angka ini menjadikan Jawa Timur tetap sebagai provinsi dengan mangrove terluas di Pulau Jawa, yakni 48,38 persen dari total mangrove di pulau ini,” katanya.
Sementara itu Deputi Tata Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro menyampaikan adanya PP No. 27 Tahun 2025 mengamanahkan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di level nasional, provinsi, dan kabupaten-kota. Jawa Timur, terutama Gubernur Khofifah, dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pelopor penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di level provinsi.
Di kesempatan ini dilakukan penyerahan penghargaan kepada sejumlah insan peduli perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove serta keanekaragaman hayati hutan pantai oleh Gubernur Jawa Timur.
Selain menanam mangrove, Gubernur Khofifah juga melakukan pelepasliaran benih kepiting sebanyak 300 ekor. Juga 2 pasang burung ibis putih kepala hitam dan 2 pasang burung pecuk padi hitam 2 pasang.
Tak hanya itu, Gubernur Jatim juga melakukan peninjauan 14 stan pameran hilirisasi pengelolaan ekosistem mangrove, dan aktivitas pembinaan masyarakat.(dan)