Malang, NEODEMOKRASI.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencanangkan 400 Patriot Integritas Muda (PIM) Jawa Timur dalam Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Hotel Grand Mercure Malang, Kamis (30/10).
Para pemuda tersebut berasal dari berbagai organisasi. Di antaranya dari karang taruna, organisasi mahasiswa, Pemuda Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Paskibraka, Pramuka, dan organisasi kepemudaan yang lainnya.
Melalui pencanangan ini, Gubernur Khofifah berharap mereka menjadi agen perubahan, role model, dan penggerak kampanye antikorupsi di lingkungan masing-masing. Sebab, pencanangan tersebut diikuti dengan ikrar yang menekankan semangat antikorupsi.
Keterlibatan pemuda ini menjadi penting, sebut Gubernur Khofifah. Terlebih dengan begitu banyaknya dinamika lokal, regional, maupun global. Gubernur Khofifah juga mengajak semua pihak untuk menunjukkan integritas membangun negeri ini.
“Jika masih ada yang terindikasi pungli, saya bilang tidak boleh ada yang dilindungi atau ditutup-tutupi. Kepada saudara sekalian, jikalau menemukan bukti, langsung sampaikan kepada aparat penegak hukum. Kami serius untuk itu,” katanya.
“Sebentar lagi akan ada pelantikan sekitar 492 eselon 3 dan eselon 4. Beritahu saya kalau ada yang main-main dan jual-beli jabatan. Bahkan untuk para pejabat yang duduk di depan, ketika mereka menempati jabatan tertentu lalu mereka menunjukkan indikasi perilaku-perilaku koruptif, beritahu saya,” lanjut Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan selalu berbenah. Ia pun menyinggung persoalan pengendapan kas daerah yang belakangan ramai diberitakan. Ia menjelaskan dana kas Pemprov Jatim per 22 Oktober jam 09.30 WIB itu tercatat sebesar Rp 6,2 triliun. Yang terdiri dari deposito Rp 3,6 triliun dan giro Rp. 2,627 triliun.
Dana tersebut terlihat besar karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp 4,6 triliun yang baru bisa dialokasikan setelah audit BPK dan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024. Mekanismenya melalui Perubahan APBD 2025, yaitu di Triwulan IV bulan Oktober-Desember.
“Saat saya pertama menjadi gubernur, saya tanya, kenapa ini tidak langsung digunakan anggaran ini? Ternyata karena yang masuk SiLPA itu harus selesai diaudit BPK,” ujarnya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan bahwa sistem ini dibuat oleh pemerintah pusat. Sehingga pengaturan alur anggaran yang tak terserap dan perlu diaudit BPK adalah wewenang pemerintah pusat.
Sebagai informasi, pencanangan PIM Jawa Timur ini merupakan salah satu strategi yang penting adalah membangun budaya integritas sejak dini dimulai kekuatan pemuda pemudi.
Mereka yang dicanangkan mencapai 400 muda-mudi dari 38 kabupaten-kota di Jawa Timur yang berusia 18-30 tahun. Dari total 400 pemuda tersebut, telah dipilih 40 peserta terbaik yang nantinya akan menjadi penyuluh antikorupsi yang bekerja sama dengan KPK. Mereka akan menjalani diklat selama 3 hari di Jakarta.(dan)