Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Polemik pengosongan bangunan Balai Pemuda mencuat. Bahkan, rencana pengosongan itu membuat kalangan seniman resah. Kasus ini juga muncul di sosial media (sosmed). Keresahan ini muncul seiring adanya surat edaran (SE) terkait pengosongan tempat kesenian di Balai Pemuda.
Pelaksana tugas (Plt) Disbudporapar Kota Surabaya Herry Purwadi menjelaskan, SE tersebut bukan bermaksud untuk mengusir seniman. Tetapi bertujuan untuk menata kembali tempat kesenian di gedung tersebut.
“Pada saat ini memang perlu adanya penataan regulasi yang jelas, bahwa Balai Pemuda akan tetap menjadi pusat pengembangan seni dan budaya. Namun, harus ada regulasi yang jelas untuk penataan, pemanfaatannya digunakan oleh siapa, karena kami pemerintah kota wajib (melakukan) dan itu menjadi tanggung jawab kami,” kata Herry, Senin (30/3).
Herry menekankan, bahwa SE tersebut bukan bertujuan untuk mengusir seniman yang berada di gedung Balai Pemuda. Akan tetapi, pemkot melalui Disbudporapar melakukan penataan kembali agar ada komunikasi dan regulasi yang jelas antara pemerintah dengan pengguna gedung. “Karena pengguna di situ juga tidak harus sewa, akan tetapi ada ikatan hukum yang jelas,” ujarnya.
Terkait hal ini, Herry menyebutkan, Pemkot sebelumnya juga sudah membuka forum komunikasi dengan para seniman melalui Musyawarah Kebudayaan yang diselenggarakan pada 14 Februari 2026 di Balai Pemuda. Melalui forum tersebut, ia menjelaskan, pemkot menampung masukan para seniman untuk pengembangan seni dan budaya yang lebih baik di Kota Surabaya.
“Kita harus berkomunikasi yang baik, duduk, berdialog sehingga ada solusi yang dapat diberikan. Karena kan tujuannya satu, untuk bersama-sama mengembangkan seni-budaya, dan itu kan kecintaan bagi seluruh seniman yang ada di Kota Surabaya. Saya yakin, bahwa dinamika itu hadir karena kecintaan mereka (seniman) terhadap seni budaya dan memajukan seni-budaya di Kota Surabaya,” tambahnya.
Dirinya berharap, pemkot bersama para seniman bisa duduk bersama dalam memajukan seni budaya di Kota Surabaya. “Bahwa tanpa adanya seniman, pemerintah bukan apa-apa. Untuk itu, kita harus selalu bergandengan tangan berdiskusi, komunikasi yang baik untuk mewujudkan cita-cita dalam memajukan dan mengembangkan seni-budaya di Kota Surabaya,” pungkasnya.(dan)